Segelintir orang ternyata mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut, yang mana mereka juga adalah rakyat Indonesia.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menilai, aparat harus segera menindak tegas seluruh pelaku pembubaran. "Karena gambarnya ada, polisinya juga ada ...

Anak mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Royhan Akbar resmi bertunangan dengan anak TGB Zainul Majdi, Zahwa Nadhira Sabtu, 24 Agustus 2024. Redmi Note 14 5G hadir dengan layar OLED, kamera 50 MP, dan ...

HERALDSULSEL.COM, MAKASSAR – Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Ismawaty Nur, secara resmi membuka acara Workshop Content Creator Muslim bertema “Berdakwah Tanpa ...

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Ismawaty Nur, secara resmi membuka acara Workshop Content Creator Muslim bertema "Berdakwah Tanpa Batas" yang digelar di Hotel ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan dukungannya terhadap usulan untuk memasukkan regulasi ...

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki posisi yang lebih tinggi daripada negara.

Jakarta: Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, sepakat dengan pernyataan Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.

Adapun penghapusan nama Soeharto itu diusulkan oleh fraksi Partai Golkar. Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md., mengomentari TAP MPR yang mencabut nama Soeharto ...

Langkah tersebut menurut pakar Hukum Tata Negara, Mahfud Md sebagai relaksasi politik pascaPilpres 2024. "Ya relaksasi politik itu istilah yang tepat, relaksasi politik," kata Mahfud kepada wartawan ...

Baca juga: Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, Mahfud Md Bilang Begini "Surat dari fraksi PKB perihal kedudukan ketetapan MPR nomor 2/MPR 2001 tentang pertanggungjawaban presiden KH Abdurrahman Wahid.